JoomlaLock.com All4Share.net

Jum'at, 22 Maret 2019



Acara Sosialisasi E-Court  yang dilaksanakan pada hari Kamis, ...
Banyuwangi - Kamis, 29 November 2018, Pengadilan Agama ...
Banyuwangi, 12 Nopember 2018 tepat pukul 07.30 WIB dilaksanakan
Banyuwangi, 29 Oktober 2018 tepat pukul 07.30 WIB dilaksanakan
Senin 1 Oktober 2018, Pengadilan Agama Banyuwangi melaksanakan
Acara Buka Bersama di Rumah Dinas Ketua Pengadilan Agama ...
Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 bertepatan dengan 26 ...
Presiden Joko Widodo, melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun
Kultum Ramadhan ba’da shalat Dzuhur 31 Mei 2018 (Bapak Afnan
Kultum Ramadhan ba’da shalat Dzuhur 28 Mei 2018 (Bapak Ahmad

(Berdasarkan Surat Edaran Badan Urusan Administrasi MA-RI No. 11/S-Kel/BUA-PL/I/2007)

  1. PROSEDUR ADMINISTRASI UNTUK USUL PENGHAPUSAN : 
    • Surat usul dari Ketua Pengadilan Tingkat Pertama kepada Pengadilan Tingkat Banding secara berjenjang disertai tembusan kepada Koordinator Wilayah ;
    • Ketua Pengadilan Tingkat Banding setelah diteliti usul tersebut diatas memenuhi persyaratan maka diteruskan secara berjenjang kepada Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI ;
  2. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS BERMOTOR : 
    • Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
    • Berita Acara oleh Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
    • Surat dari Dinas Perhubungan tentang Berita Acara Pemeriksaan Kendaraan yang akan dihapus ;
    • Surat Rekomendasi dari Kantor Wilayah Dit Jen Perbendaharaan / Dit Jen Kekayaan Negara Dep. Keuangan setempat, khusus kendaraan dinas roda 4 ( Edaran Menteri Keuangan No. SE. 144/A/2002 tanggal 27 Agustus 2002 )
    • Surat Pernyataan Satuan Kerja Pengguna Barang yang menyatakan penghapusan tidak mengganggu kelancaran tugas operasional/kedinasan sehari-hari, dan tidak akan mengajukan permohonan kembali pengadaan kendaraan operasional baru selama 3 (tiga) tahun ;
    • Laporan semester SIMAK BMN / saldo awal barang milik Negara (Daftar Inventaris Barang kendaraan bermotor) ;
    • Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus sesuai dengan tahun perolehan kendaraan;
    • Surat Keterangan apabila KIB tidak sesuai dengan tahun perolehan;
    • Foto dari depan-samping-belakang ;
    • Laporan Kondisi Barang dari aplikasi SIMAK BMN;
    • Surat Pernyataan Nilai Limit Ber meterai (sebagai perlengkapan pengajuan ke KPKNL);
    • Fotocopy STNK/BPKB ;
    • Khusus kendaraan dinas bermotor yang hilang / terbakar / rusak berat karena kecelakaan lalu lintas, harus disertai surat Keterangan Kepolisian dengan lampiran Berita Acara Penyidikan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan Berita Acara Tim Pemeriksa kepada Penanggung Jawab / Pengguna Kendaraan  ( sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 pada Bab III Bagian Kelima angka 4 huruf b antara lain kendaraan dinas karena hilang/kecelakaan yang diakibatkan kelalaian serta karena perbuatan melawan hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban yang ditetapkan selaku Pegawai Negeri yang secara langsung/tidak langsung telah merugikan negara maka akibat kejadian tersebut penghapusannya dapat diproses bersamaan dengan TGR / Tuntutan Ganti Rugi ), dengan dikecualikan persyaratan butir 5 diatas ;
  3. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGHAPUSAN PERALATAN KANTOR/MEUBELAIR : 
    • Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
    • Berita Acara oleh Tim peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
    • Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus ;
    • Laporan semester SIMAK BMN /saldo awal barang milik Negara (Daftar Inventaris Barang) ;
    • Laporan Kondisi Barang dari Aplikasi Simak BMN;
    • Surat Pernyataan Nilai Limit Ber meterai (sebagai perlengkapan pengajuan ke KPKNL);
    • Foto-foto barang yang akan dihapus ;
  4. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENGHAPUSAN BANGUNAN YANG AKAN DIBANGUN KEMBALI (REKONTRUKSI) : 
    • Keputusan Pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
    • Berita Acara oleh Tim Peneliti Penghapusan Barang Milik Negara ;
    • Laporan semester / saldo awal barang milik Negara ;
    • Foto-foto bangunan yang akan dihapus, disertai penjelasan penggunaan bangunan ;
    • Fotocopy DIPA ;
    • Surat rekomendasi dari Kantor Wilayah Dit Jen Perbendaharaan / Dit Jen Kekayaan Negara setempat ;
    • Surat keterangan penaksiran bangunan dari Dinas PU (Cipta Karya).
Read 49 times
Share this article

About author

Nazrul Rachmadi, S.Kom

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Untuk Mengakses Direktori Putusan Klik Disini ...
   Untuk Mengunduh Sitara  Klik Disini  
   Untuk Mengakses Komdanas  Klik Disini  
Untuk Mengakses JDIH MA RI Klik Disini  

Hubungi Kami

Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi

Jl. A. Yani No. 106 Banyuwangi

Telp: (0333)-424 325

Fax: (0333)-412 420

Email : pabanyuwangi@gmail.com
Lokasi Kantor

Total Pengunjung

024603
Hari IniHari Ini132
KemarinKemarin157
Minggu IniMinggu Ini875
Bulan IniBulan Ini4284
SemuaSemua24603
54.242.115.55
US
Guest 11

Mengikuti

Masukkan alamat email anda untuk mengikuti berita kami !
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…