Kamis, 20 Januari 2022



Pembinaan - Monev Tenaga Honorer/PPNPN tahun 2022   PA Bwi
Penandatanganan Janji Bersama di Lapas Banyuwangi   PA Bwi
Penerimaan Mahasiswa PKL   PA Bwi News 17.01.2022  
Apel Pagi & Deklarasi Maklumat Pelayanan   PA Bwi News ...
Apel Sore PA Bwi News 14-01-2022 Pada hari Jum'at 14
Pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan III PA ...
Giat Banyuwangi Rebound PA Bwi News 10-01-2022 Pada ...
Apel Pagi   PA Bwi News 10-01-2022   Pada hari Senin
Pemeriksaan Setempat perkara polygami   PA Bwi News ...
Rapat Awal Tahun Jurusita Pengganti dan PTSP PA Banyuwangi
1. Membuat Gugatan Bagi yang Buta Huruf
  Hal ini ditegaskan dalam Pasal 120 HIR dinyatakan bahwa “Hakim (Ketua Pengadilan) wajib mendengar uraian gugatan lisan yang disampaikan seorang penggugat yang buta aksara. Uraian lisan tersebut dicatat, kemudian disusun dalam bentuk gugatan atau permohonan.
 
2. Pengarahan Tata Cara Izin Prodeo
  Bagi masyarakat miskin, hukum acara membuka kemungkinan untuk berperkara secara prodeo atau tanpa biaya, yang diatur dalam Pasal 237-245 HIR.
 
3. Penyempurnaan Surat Kuasa
  Harus berbentuk tertulis
  > Bisa akta dibawah tangan
> Bisa akta yang dibuat Panitera Pengadilan yang dilegalisir oleh Ketua Pengadilan
> Akta otentik yang dibuat oleh notaris
Harus menyebut nama para pihak yang berperkara dan kompetensi realtif
Harus menegaskan tentang hal yang disengketakan termasuk jenis dan obyek sengketa
Merinci batas-batas tindakan yang dapat dilakukan penerima kuasa.
 
4. Perbaikan Surat Gugatan
  Banyak cacat formasi yang dapat menyebabkan suatu surat gugatan atau permohonan tidak sempurna, misal obscuur libel, error in persona, atau dari sudut kewenangan relatif atau absolut. Sepanjang perbaikan yang dianjurkan menyangkut masalah formal, hal tersebut masih dianggap dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang. Kecuali perbaikan yang mengandung perubahan materiil atau pokok perkara, sudah dianggap di luar batas kewenangan pemberian bantuan.
 
5. Penjelasan Alat Bukti yang Sah
  Penjelasan kepada para pihak yang berperkara mengenai apa saja yang dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah, dianggap masih dalam batas fungsi kewenangan aktif memberi bantuan. Misal penjelasan tentang saksi, sangat penting dijelaskan hakim agar saksi yang diajukan efektif, sehingga para pihak berperkara dalam proses pemeriksaan terrhindar dari pemborosan biaya dan waktu. Syarat formil dan materiil sebagai saksi harus dipenuhi, sehingga tidak terjerumus untuk hanya menampilkan saksi yang bersifat testimonium de auditu, yang sama sekali tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah.
 
6. Penjelasan Cara Mengajukan Bantahan dan Jawaban
  Terutama seluk beluk mengenai eksepsi yang ditentukan dalam Pasal 136 HIR, hal tersebut perlu dijelaskan oleh hakim, termasuk penjelasan tentang akibat ketidakhadiran dalam persidangan berikutnya yang bisa berakibat pemeriksaan dilanjutkan terus tanpa bantahan dari pihak yang tidak hadir.
 
7. Bantuan Upaya Hukum
  Banyak orang awam dalam masalah hukum dan miskin dalam pembiayaan sehingga tidak sanggup membayar jasa penasihat hukum. Misal bantuan dalam pembuatan surat gugatan yang murni data digali dari Pemohon dan bukan rumusan pejabat pengadilan. Dalam hal banding atau kasasi juga perlu dijelaskan batas waktu/tenggang pengajuan perkara, serta pentingnya memori kasasi dalam pengajuan perkara kasasi. Terhadap pemohon kasasi yang buta hukum, pengadilan dapat memberi bantuan merumuskan secara singkat alasan memori yang disampaikan oleh pemohon, sehingga sebagai warga negara Indonesia mereka tetap mendapatkan pelayananan hukum secara maksimal tanpa pengecualian.

 

Read 1639 times
Share this article

About author

Nazrul Rachmadi, S.Kom

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Eviden ZI

Eviden Zona Integritas PA Banyuwangi menuju WBBM

(Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayanni) Tahun 2021

Klik gambar untuk mendownload/melihat file!

 

 

 

Eviden APM

Eviden 7 Area APM 2020

Download Eviden 7 Area APM PA Banyuwangi Tahun 2020

Klik gambar untuk mendownload/melihat file!

   

    

     

   Untuk Mengakses Informasi Perkara yang ...
   Untuk Mengakses Validasi AC  Klik Disini  
Untuk Mengakses Gugatan Mandiri Klik Disini ...
    ...
Untuk Mengakses Direktori Putusan Klik Disini ...
   Untuk Mengakses Komdanas  Klik Disini  
Untuk Mengakses JDIH MA RI Klik Disini  
Untuk mengakses Siwas MA RI Klik Disini   Untuk
Untuk Mengakses E-Court Klik Disini  

Hubungi Kami

Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi

Jl. Jaksa Agung Suprapto No 52 Banyuwangi

Telp          : (0333)-424 325

Fax           : (0333)-412 420

Email        : pabanyuwangi@gmail.com
                  Lokasi Kantor

Facebook  : PA.Bwi

Instagram : pabanyuwangi

Youtube    : Pa Banyuwangi

Whatsapp Notifikasi Perkara:

085233787997

Total Pengunjung

489820
Hari IniHari Ini516
KemarinKemarin894
Minggu IniMinggu Ini3376
Bulan IniBulan Ini12411
SemuaSemua489820
54.210.223.150
US
Guest 10

Mengikuti

Masukkan alamat email anda untuk mengikuti berita kami !
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…