JoomlaLock.com All4Share.net

Sabtu, 25 Mei 2019



PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL/CALON ...
DEKLARASI PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Bagi yang merasa kehilangan STNK dengan Nomor P 6431 VO atas ...
Di awal bulan Ramadhan 1440 H yang bertepatan pada tanggal 06 ...
Itsbat Nikah Terpadu yang dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal
Pelantikan dan Sumpah Jabatan Jurusita Pengganti Pengadilan ...
Ngunduh mantu, itulah nama program Itsbat Nikah Terpadu Tahun ...
Pada hari Jumat, Tanggal 22 Maret 2019. Telah dilaksanakan ...
Acara Sosialisasi E-Court  yang dilaksanakan pada hari Kamis, ...
Banyuwangi - Kamis, 29 November 2018, Pengadilan Agama ...

Adapun persyaratan dan mekanisme untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010, antara lain :

A. Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum.

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mempu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara Cuma-cuma tampa dipungut Biaya.

B. Jenis Jasa Hukum.

  • Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan.

C. Syarat dan Mekanisme Permohonan Bantuan Hukum

  • Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan :
  1. Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan Bantuan Hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan
  2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara
  3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; atau
  4. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
  5. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.

Untuk melihat informasi lebih lengkap tentang pedoman bantuan hukum dapat dilihat pada Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum

Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum

untuk selengkapnya klik disini :  sema_10-2010_pedoman_bantuan_hukum.pdf

Lampiran A :  lampiran_a_sema10-2010.pdf

Lampiran B :  lampiran_b_sema_10-2010.pdf

Read 96 times
Share this article

About author

Nazrul Rachmadi, S.Kom

Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

    ...
Untuk Mengakses Direktori Putusan Klik Disini ...
   Untuk Mengunduh Sitara  Klik Disini  
   Untuk Mengakses Komdanas  Klik Disini  
Untuk Mengakses JDIH MA RI Klik Disini  
Untuk mengakses Siwas MA RI Klik Disini Untuk
Untuk Mengakses E-Court Klik Disini  

Hubungi Kami

Kantor Pengadilan Agama Banyuwangi

Jl. A. Yani No. 106 Banyuwangi

Telp: (0333)-424 325

Fax: (0333)-412 420

Email : pabanyuwangi@gmail.com
Lokasi Kantor

Total Pengunjung

039481
Hari IniHari Ini214
KemarinKemarin324
Minggu IniMinggu Ini1680
Bulan IniBulan Ini6572
SemuaSemua39481
34.207.82.217
US
Guest 7

Mengikuti

Masukkan alamat email anda untuk mengikuti berita kami !
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…